BLOG DETAIL

ASABRI: BPJS Ingkar Janji

Post. By Pusdikku | 21 Januari 2014 | 18:45:45 | 2275 Views

 Jaminan pela­yanan kesehatan untuk pra­jurit, perwira aktif, maupun purnawirawan dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Fertahanan (Kemenhan dan TNI/Polri diang­gap ridak sesuai perjanjian saat pembuatan Undang-Undang (UU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Direktur Utama PT ASABRI, Mayor Jen­deral (Purnawirawan) Adam Damiri menegaskan, BPJS ing­kar janji.

“Janjinya kan dibayar se­mua oleh BPJS, jadi gratis. Kok sekarang ngomong “ada yang tidak ditanggung. Saya akan segera cek ke Kapuskes TNI,” ujarnya di Jakarta kepada SH di Jakarta, Jumat (10/1). Ia terke­jut ketika mendengar kelu­han purnawirawan mengenai BPJS. Mereka harus membayar sejumlah obat-obatan dan tindakan.

Ia menuturkan, sewaktu ditangani Asuransi Kesehatan (Askes), hanya purnawirawan TNI/Polri yang dilayani dengan premi asuransi dipotong dari uang pensiun 2 persen. Itu ditambah subsidi pemerintah 2 persen. Totalnya menjadi 4 persen.

“Di bawah BPJS, itu lebih besar, yaitu seluruh TNI/Polri dan PNS Kemenhan. Prem­inya 2 persen, dipotong dari gaji atau pensiun bulanan, ditambah subsidi pemerintah 3 persen. Jadi, cakupannya lebih luas dan preminya dita­mbah. Kok ini malah merosot (pelayanannya-red),” jajarnya geram.

Ia mengatakan, sewaktu sosialisasi BPJS dikatakan, jika dengan Askes, pasien diberi resep dan membeli obat ke apotek. Sementara itu, de­ngan BPJS dijanjikan akan diberikan obat langsung.

“Kok jadi parah begini,” ujarnya menanggapi keluhan keluarga TNI yang tidak men­dapatkan jaminan kesehatan dari BPJS.

Anggota Dewan Pertim­bangan Presiden, Siti Fadilah Supari, mengaku heran men­gapa para anggota DPR dan intelektual kampus baru seka­rang mengkritik BPJS, setelah resmi menjadi undang-un­dang (UU) dan berlaku.

“Kan DPR yang buat. Rieke Dyah Pitaloka (anggota Komisi IX DPR) janji pelayanan keseha­tan akan gratis. Hasbullah Thabrani (guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Univer­sitas Indonesia) yang membela dari SJSN (Sistem Jaminan So­sial Nasional) sampai BPJS jadi UU. Gerakan buruh mereka gerakkan untuk mendukung BPJS,” ujar mantan Menteri Kesehatan itu kepada SH, Ju­mat.

Menurutnya, SJSN dan BPJS bukan seperti Jaminan Keseha­tan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Dae­rah (Jamkesda) yang melayani kesehatan masyarakat dengan dana APBN.

BPJS ini bukan seperti yang dijanjikan presiden, yaitu akan membebaskan biaya ke­sehatan.

“BPJS diciptakan menyedot uang rakyat, buruh, PNS, dan prajurit TNI/Polri. Premi orang miskin memang dibayar nega­ra. Namun kalau sakit, semua rakyat tetap bayar co-sharing. Itu kan ada di UU SJSN dan BPJS,” ia menjelaskan. Siti Fadilah mengungkapkan, menyelesaikan persoalan jami­nan kesehatan tidak bisa dilaku­kan tambal sulam, seperti ren­cana menaikkan insentif dokter. Berbagai masalah akan muncul akibat BPJS. “BPJS itu bukan jaminan sosial, tetapi asuransi. Tadinya rakyat diurus pemerin­tah, sekarang diserahkan pada pasar asuransi Jadi, tidak ada lagi yang melindungi kesehatan rakyat,” ia menegaskan.

Penolakan Daerah

Sejumlah daerah menolak menyetor ABPD ke BPJS. Lang­kah ini mendapat dukung­an Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman. Ia menyatakan, kemampuan keuangan daerah berbeda-beda. APBD mereka tidak bisa dipaksa disetorkan ke BPJS.

Ia menambahkan, cakupan kerja BPJS sangat luas dan be­rat sehingga butuh waktu un­tuk bisa sempurna. “Memang BPJS sepertinya tidak siap men­jalankan jaminan kesehatan na­sional ini,” ujarnya.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur {NTT), seluruh kabupaten/kota belum memastikan meneri­ma program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS. “Kami sedang mengatur jadwal untuk pertemuan antara Gubernur NTT dan seluruh Bupati dan Wali Kota tentang JKN,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT Fransiskus Salem, di Kupang, Kamis (9/1). Saat ditanya mengenai aturan yang melarang APBD digu­nakan untuk program vertikal nasional, Frans mengatakan, JKN adalah program untuk kepentingan masyarakat, teru­tama yang miskin atau tidak mampu. Masalah kesehatan adalah urusan dasar. Karena itu, APBD tetap dipakai untuk program nasional seperti JKN. Ia mengemukakan, anggaran Rp 7,5 miliar yang disediakan untuk JKN bersumber dari APBD telah disetujui DPRD NTT. Ang­garan itu disiapkan pemerintah provinsi (pemprov). Jika pemer­intah kabupaten/kota juga menerima program tersebut, harus menyediakan anggaran. Ia menambahkan, data masya­rakat miskin dari kabupaten/ kota harus jelas. Itu karena be­lum diketahui apakah peserta Jamkesmas dan Jamkesda lang­sung dialihkan menjadi peserta JKN.

Butuh Payung Hukum

Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), Hugua me­ngatakan, pemerintah daerah (pemda) membutuhkan payung hukum untuk mendanai BPJS. Pasalnya, dana APBD tidak diper­bolehkan dipakai membiayai kegiatan yang sifatnya nasional. “Tidak mungkin pemda menye­diakan dana melalui APBD un­tuk diserahkan kepada BPJS. Belum ada aturan yang mem­perbolehkan dana APBD dipakai membiayai kegiatan nasional yang ada di daerah,” kata Hugua melalui telepon dari Wakatobi kepada SH, Kamis (9/1) sore.

Kalau pemda diharuskan menyerahkan dana ke BPJS untuk JKN, Hugua mengimbuhkan, pemerintah pusat harus  mengeluarkan peraturan khusus. “Sejauh belum ada per­aturan khusus yang dikeluar­kan pemerintah pusat soal itu, saya kira sulit bagi pemerintah kabupaten (pemkab) dan peme­rintah kota (pemkot) menyediakan dana APBD untuk BPJS. Masalahnya itu tadi, dana APBD tidak diperbolehkan dipakai membiayai kegiatan nasional,” katanya.

Kalau tidak, ujar Hugua, bisa jadi kepala daerah yang berani menggunakan dana APBD mem­biayai program BPJS ini dijerat tuduhan korupsi atau penyalah­gunaan anggaran.

Wali Kota Baubau, Sultra, AS Thamrin menyatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk pemerintah pusat untuk menyediakan dana melalui APBD untuk BPJS. Menurutnya, penyerahan dana APBD un­tuk BPJS akan tumpang tindih dengan program pemprov dan pemkab/pemkot yang sudah sejak lama menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis. Itu sebab dana yang diserahkan kepada BPJS akan digunakan membiayai kesehatan masya­rakat ketika menjalani perawa­tan di rumah sakit.

Sementara itu untuk JKN, ia melanjutkan, pemerintah diha­ruskan mengalokasikan dana dalam APBD setiap tahun untuk diserahkan ke BPJS. Itu sebagai jaminan pelayanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, kewajiban menyediakan dana setiap tahun untuk BPJS tersebut akan sangat membebani APBD ka­bupaten dan kota.

 

  (Web Warouw/Dis Amalo/Agus Sana’a)